Aturan Safety Riding Lampu Siang Hari

By KANTOR HUKUM SUTOMO, S.H. & REKAN

11/14/2010 Seri konsultasi hukum

Aturan Safety Riding Lampu Siang Hari

TANYA:

YTH Pengasuh Konsultasi Hukum. Bagaimana sebenarnya ketentuan hukum mengenai lajur kiri dan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari? Apa tindakan kami terhadap petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) menilang pengendara sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu? Terima kasih.
Y S, Padang.

JAWAB:
Pertama-tama, sebaiknya warga tidak perlu takut gemetaran ketika berhadapan dengan aparat negara, termasuk polisi, Satpol PP, TNI, jaksa, hakim, dan seterusnya. Tidak setiap perkataan aparat dituruti, hanya yang sesuai aturan hukum saja.

Sepanjang ada dasar hukum, warga wajib patuh. Aturan hakikatnya untuk kebaikan warga sendiri. Kalaupun penegak hukumnya sendiri tidak bener, suka minta uang berselubung tilang, main sidang di belakang layar, dan seterusnya, itu perkara lain. Pada contoh terakhir ini ada pula saluran untuk membenahinya.

Ketentuan keselamatan pengendara (safety riding) sepeda motor untuk menghidupkan lampu utama kendaraan di siang hari, berdasarkan Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi harus dan sebaiknya ditaati demi keselamatan bersama.

Ketentuan yang sudah lama ada adalah berkendara pada lajur kiri bagi semua kendaraan (tidak hanya motor), hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diubah dengan UU No 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 108, dan keharusan menghidupkan lampu utama pada malam hari atau waktu gelap (vide Pasal 107 juncto Pasal 73 PP No 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan). Ketentuan ini berlaku untuk semua kendaraan baik mobil maupun motor. Tidak ada diskriminasi.

Sesuai asas hukum universal, setiap pembebanan kewajiban kepada warga harus dengan seizin warga bersangkutan yang direpresentasikan oleh wakilnya di DPR/DPRD. Termasuk dalam konteks ini adalah ketentuan menghidupkan lampu kendaraan roda dua pada siang hari beserta sanksi yang mengikutinya apabila ketentuan ini dilanggar, sebagaimana aturan hukum di atas, yang merupakan produk legislasi yang disetujui wakil rakyat di DPR RI.[]

Sutomo, S.H.

About This Author

KANTOR HUKUM SUTOMO, S.H. & REKAN

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUMTindak pidana korupsi, ketenagakerjaan, hukum bisnis, perkawinan, dan tata usaha negara. Advokat PERADI (NIA 07.11029), alumni dengan yudisium Cumlaude dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, dengan minat yang luas dan aktif sebagai penulis di media massa. Jl. R…